Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Labuhanbatu Raya menggelar aksi di depan gedung DPRD Labuhanbatu pada Kamis (27/8).
Massa menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban terkait anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, dan studi banding DPRD Labuhanbatu periode 2025/2026.
Para pengunjuk rasa menyatakan kekecewaan karena dari 45 anggota DPRD Labuhanbatu tidak ada satupun yang berada di kantor untuk menerima dan menjelaskan tuntutan mereka.
Setelah melakukan orasi dan membacakan tuntutan, perwakilan HMI akhirnya dipersilakan untuk berdialog dengan Sekretaris Dewan, Sopar Sitorus SKM M.Kes.
Untuk menjaga kondusivitas, Sopar lantas menghubungi Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga melalui telepon seluler.
Ketua DPRD bersedia melakukan komunikasi lewat telepon dan langsung melakukan video call dengan Ketua HMI Labuhanbatu, Baginda Sagala S.Pd.
Dalam percakapan tersebut disepakati komitmen pertemuan tatap muka antara Ketua dan anggota DPRD dengan perwakilan HMI pada Senin 31 Agustus 2026 di gedung DPRD Labuhanbatu.
Sekretaris Dewan menyerahkan surat pernyataan kesediaan bertemu kepada Ketua HMI, Baginda Sagala, sebelum para pengunjuk rasa menggelar konferensi pers di ruang sidang lantai dua.
Dalam pernyataannya, HMI menegaskan tuntutan agar informasi publik mengenai alokasi dan realisasi anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, serta studi banding dibuka dan dijelaskan manfaatnya bagi masyarakat.
Baginda menambahkan bahwa Sekwan menyampaikan kepada peserta aksi bahwa seluruh 45 anggota DPRD sedang berada di luar kota sehingga tidak ada yang berada di Labuhanbatu.
Namun, menurut HMI, klaim tersebut tidak didukung bukti objektif seperti surat perjalanan dinas yang diperlihatkan kepada massa.
Aksi berlangsung tertib dan dibubarkan dengan pengawalan aparat TNI, Polri, serta Satpol PP.
HMI berharap pertemuan yang telah dijadwalkan pada 31 Agustus 2026 menjadi ruang dialog terbuka untuk memperoleh penjelasan langsung dari Ketua dan anggota DPRD Labuhanbatu.







