MEDAN, Jenggala – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda sidang pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Medan sejak tahun 2021 hingga 2024.
Adapun ketiga terdakwa di antaranya adalah eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Muhammad Chusnul, eks PPK II di BTP Sumbagut, Muhlis Hanggani Capah, dan Komisaris PT Tri Tirta Permata sebagai broker proyek, Eddy Kurniawan Winarto.
Berdasarkan jadwal persidangan, mereka seharusnya mendengarkan vonis dari majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada PN Medan hari ini, Senin (8/6). Namun, Khamozaro menyampaikan sidang ditunda karena putusan belum selesai.
PRESTICE Perkuat Akses Keadilan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut.Panduan Kota & Daerah
Salah satu program unggulannya, Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE), kini telah menghadirkan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Sumut.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Siregar, mengatakan pembentukan Posbankum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, sekaligus mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan damai atau non litigasi.
Ruas Zein Hamid Masuk Prioritas 2026
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara (Sumut) memastikan sejumlah ruas jalan provinsi di Kota Medan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Jalan Zein Hamid yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat akibat kerusakan di beberapa titik.
Kepala Dinas BMBKCK Sumut, Chandra Dalimunte, mengatakan perbaikan Jalan Zein Hamid akan dilakukan secara bertahap pada tahun ini. Penanganan difokuskan pada sejumlah segmen jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur.
(Jenggala)







