Pemberian hibah Rp600 juta dari APBD Kabupaten Asahan tahun 2025 kepada Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) memicu protes dan pertanyaan dari masyarakat serta organisasi kemasyarakatan setempat.
Kritikan itu disampaikan oleh Riza Nurmansyah Tanjung, yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Karya Peduli Bangsa, kepada wartawan di Kisaran, Senin (24/8).
Riza menuntut keterbukaan mengenai rencana program dan rincian penggunaan dana tersebut.
Ia menyoroti pentingnya bukti manfaat nyata bagi publik jika pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk organisasi pencegah korupsi.
Menurut Riza, keputusan memberikan hibah sebesar itu perlu dipertimbangkan ulang terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa kegiatan yang didanai mungkin sebatas sosialisasi tanpa dampak terukur.
Meski menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif, Riza menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi anggaran tidak bisa dikorbankan.
Ia meminta evaluasi atas kelayakan lembaga penerima sebelum alokasi dana serupa diberikan kembali.
Dari pihak pemerintah daerah, Kepala Seksi Analisa Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Asahan, V.M Sihombing, membenarkan GNPK-RI telah menerima bantuan tersebut.
V.M Sihombing menyatakan bahwa GNPK-RI tercatat di Kesbangpol Asahan sejak 2023 dan memiliki struktur organisasi yang terhubung hingga tingkat pusat.
Ia menambahkan bahwa pemberian hibah diatur secara adil sepanjang persyaratan administratif dan teknis terpenuhi.
Menurutnya, setiap lembaga yang terdaftar dan memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada pemerintah daerah.







