Penyaluran dana hibah Pemerintah Kabupaten Asahan untuk tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah dana besar disalurkan kepada organisasi yang diragukan keberadaannya.
Organisasi penerima bernama Generasi Muda Peduli Seni Budaya Daerah (GM PSBD) tercatat menerima bantuan tunai sebesar Rp280 juta.
Sekretariat organisasi itu tercantum beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 146, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat.
Namun saat dilakukan pengecekan, di lokasi tersebut tidak ditemukan plang nama organisasi maupun tanda-tanda aktivitas pelestarian seni dan budaya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Karya Peduli Bangsa bereaksi keras terhadap kasus ini.
Ketua DPP, Riza Nurmansyah Tanjung, mempertanyakan dasar penetapan penerima hibah dan menilai keberadaan serta aktivitas organisasi itu tidak jelas.
Riza menyatakan kekhawatirannya bahwa hibah bernilai ratusan juta rupiah dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu tanpa bukti kegiatan yang jelas, bahkan mengindikasikan kemungkinan fiktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Riza kepada wartawan pada Sabtu (29/8).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus transparan dan diarahkan pada manfaat publik.
Riza juga menyoroti kondisi di mana banyak komunitas seni lokal yang aktif justru mengalami kesulitan menyelenggarakan kegiatan akibat minimnya perhatian pemerintah.
Atas temuan ini, Riza mendesak Pemkab Asahan untuk membuka seluruh dokumen terkait, termasuk proses pengajuan, proposal, dasar penetapan penerima, serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari GM PSBD.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme hibah telah diatur dalam Perbup Asahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Hingga saat ini, kejelasan mengenai legalitas dan efektivitas penggunaan dana hibah tersebut belum dipastikan.
Publik menantikan klarifikasi resmi dari Pemkab Asahan guna menepis dugaan fiktifitas dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik.







