MEDAN, Jenggala – Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) Komisariat Daerah Sumatera Utara (Sumut) memprioritaskan program jangka pendek melalui penyelenggaraan Seminar Nasional pada September 2026, sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumut, Sumbar dan Aceh.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua HATTI Sumut Ir. Berlin A. Tampubolon, didampingi Sekretaris Ir. Irwan Suranta Sembiring, usai kegiatan pelantikan dan seminar (kuliah umum) di Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Kamis (23/4).
Berlin menekankan bahwa pendekatan geoteknik harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembangunan, khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Kita tidak bisa lagi membangun tanpa memahami kondisi tanah. Geoteknik harus menjadi dasar dalam setiap perencanaan, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir seperti sebagian daerah di Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, seminar nasional yang tengah disiapkan akan mengusung tema ‘Mitigasi dan Rehabilitasi Bencana Alam: Tantangan dan Strategi Geoteknik untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara’.
Menurut Berlin, kegiatan tersebut tidak sekadar forum akademik, tetapi juga dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, hingga pelaku industri konstruksi.
Ketua Panitia Seminar Nasional HATTI 2026, Dr. Ir. Ernesto M. Silitonga, menegaskan bahwa seminar ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan bisa langsung diimplementasikan.
“Kami ingin forum ini melahirkan solusi konkret, bukan sekadar diskusi. Harus ada output yang bisa digunakan dalam perencanaan dan penanganan bencana,” tegasnya.
Secara geografis, wilayah Sumatera Utara dan Aceh memiliki karakter tanah yang kompleks, seperti lempung, batuan lapuk, serta kontur perbukitan dengan lereng curam. Kondisi ini meningkatkan potensi longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Wakil Ketua Seminar Nasional HATTI Sumut 2026, Dr. Ir. Immanuel Panggabean, menegaskan bahwa peran ahli geoteknik sangat krusial, tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam penanganan pascabencana.
“Analisis stabilitas lereng, investigasi tanah, hingga desain mitigasi harus menjadi standar dalam setiap proyek. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap,” ujarnya.
Sementara itu, Bidang Ilmiah dan Pengembangan Profesionalisme, Ir. Adi Yesaya Sukatendel menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana.
Ia menyebut penggunaan sistem peringatan dini (early warning system), alat monitoring lereng seperti inclinometer, hingga integrasi Building Information Modelling (BIM) dengan data geospasial (GeoBIM) sebagai langkah strategis ke depan.
“Teknologi harus menjadi bagian dari solusi. Dengan data yang akurat, risiko bisa ditekan sejak awal,” katanya.
Sekretaris Jenderal HATTI, Ir. Andi KS Kartawiria, dalam wawancara yang sama menambahkan bahwa kebutuhan ahli geoteknik di Sumatera Utara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga urgensinya dalam menjawab tantangan pembangunan.
Ia juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti minimnya tenaga ahli dan keterbatasan data yang sering menyebabkan keterlambatan penanganan bencana, terutama saat akses terputus akibat longsor.
Melalui seminar nasional ini, HATTI Sumut ingin mendorong perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif dalam penanganan bencana.
Pendekatan geoteknik diharapkan mampu meminimalkan risiko sejak tahap awal, termasuk melalui pemetaan kawasan rawan dan rekomendasi tata ruang yang lebih adaptif.
Ke depan, HATTI Sumut menargetkan lahirnya roadmap mitigasi bencana berbasis geoteknik yang konkret dan implementatif sebagai hasil dari forum tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh, aman, dan berkelanjutan, tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di kawasan Sumatera secara keseluruhan. (Jenggala)
Jenggala







