Jenggala.id – Aktivis HAM Haris Azhar menyatakan tidak sedang mencari masalah dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait isu tambang emas di Intan Jaya, Papua.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Haris sebagai tanggapan atas kesaksian Luhut dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Kamis (8/6).
“Saya bukan sedang mencari konfrontasi dengan Bapak, yang saya rasakan adalah rasa sedih melihat kondisi orang Papua,” ujar Haris dengan suara bergetar.
Baca juga : Luhut Pandjaitan Tolak Buka Big Data
Haris menjelaskan bahwa masyarakat Intan Jaya harus berjalan kaki selama dua jam menuju gunung untuk menghindari konflik senjata di wilayah tersebut. Menurutnya, tidak ada yang peduli terhadap para pengungsi.
“Itu masalahnya, mereka harus menempuh perjalanan dua jam menuju gunung, delapan distrik mereka, bukan empat. Tidak ada yang memperhatikan para pengungsi tersebut, padahal ada Freeport dan kehadiran tentara di sana,” ungkapnya.
Pendukung Luhut sempat mengejek Haris ketika mendengar suaranya bergetar ketika bercerita tentang kondisi masyarakat Papua. Namun, Haris menegaskan bahwa dia tidak ingin mendapat simpati.
Baca juga : Luhut Binsar Pandjaitan Tak Terima Tuduhan Haris soal Lord
“Bagi semua yang mengira saya menangis, saya bukan mencari belas kasihan, silakan hukum saya. Saya melihat panggung ini sebagai tempat untuk bersuara. Jika kalian menangis karena mengolok-olok orang Papua, keluarlah dari persidangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haris menyatakan bahwa dia tidak takut akan konsekuensi yang mungkin dihadapinya di masa depan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua.
“Saya tidak takut terhadap siapa pun, dan siap berbicara tentang keadilan dan kemanusiaan dengan siapa pun. Saya telah menghadapi ancaman pembunuhan sebelumnya,” ucapnya.
Sementara itu, Amnesty Indonesia mengkritik Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena memberikan perlakuan khusus kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang lanjutan Haris-Fatia terkait dugaan pencemaran nama baik yang digelar pada Kamis (8/5).
Baca juga : Anies Baswedan Kritik Jokowi, Luhut Balas dengan Tegas
Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial.
“Sidang hari ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi,” ujar Wirya dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (8/6).
Menurut Wirya, perlakuan khusus tersebut terlihat dari keterbatasan dalam penyelenggaraan sidang dan pengamanan yang berlebihan.
Baca juga : Presiden Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas HAM Berat
“Sidang yang biasanya terbuka, hari ini sangat dibatasi dan diwarnai dengan kehadiran aparat yang berlebihan,” ungkap Wirya.
Ia meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak menunjukkan kesan berpihak kepada pihak tertentu.
“Jangan sampai perlakuan khusus ini mencerminkan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam proses pengadilan yang melanggar prinsip-prinsip fair trial,” tegas Wirya.







