MEDAN, Jenggala – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak dari sekitar Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan mulai berlaku 10 Juni 2026 menuai sorotan keras dari kalangan pemuda di Sumatera Utara (Sumut).
Aktivis Pemuda Sumut, Nugra Ferdino, mendesak pemerintah dan PT Pertamina memberikan penjelasan terbuka terkait dasar kebijakan tersebut, sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan yang berpotensi membebani masyarakat.
Menurut Nugra, lonjakan harga Pertamax hingga hampir Rp4.000 per liter bukan sekadar persoalan penyesuaian harga biasa. Kebijakan itu dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, operasional pelaku UMKM, hingga menggerus daya beli masyarakat.
“Kenaikan sebesar ini tidak bisa hanya diumumkan begitu saja tanpa penjelasan yang utuh kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan faktor apa saja yang menjadi dasar penetapan harga tersebut,” tegas Nugra, Rabu (10/6).
Ia mengakui bahwa harga BBM nonsubsidi memang dipengaruhi sejumlah variabel, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Namun, menurutnya, pemerintah harus transparan menjelaskan sejauh mana pengaruh harga minyak global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, biaya impor, hingga komponen distribusi terhadap kenaikan harga Pertamax.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Nugra juga mengingatkan adanya potensi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan BBM bersubsidi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara.
Karena itu, ia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan Pertamina segera melakukan evaluasi kebutuhan BBM di lapangan serta mempertimbangkan penambahan kuota Pertalite untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi.
“Kami meminta pemerintah memastikan stok Pertalite aman dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai kenaikan Pertamax justru berujung pada antrean panjang atau kelangkaan Pertalite di SPBU,” katanya.
Pemuda Sumut menilai pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap efek domino yang dapat ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM. Tarif transportasi berpotensi naik, biaya logistik meningkat, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdongkrak.
“Kebijakan energi harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keekonomian dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah harus hadir, menjelaskan secara terbuka, serta menyiapkan langkah konkret agar rakyat tidak menjadi pihak yang paling menanggung beban,” pungkas Nugra. (Jenggala)
Jenggala







