Himpunan Advokat Melayu Bersatu (HAMBE) menyambut baik komitmen Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang bersedia bertindak sebagai Orang Tua Asuh bagi para nazir wakaf di provinsi itu.
Kesediaan tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (27/8).
Menurut HAMBE, inisiatif tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan aset wakaf dan upaya memperkuat kepastian hukum atas tanah wakaf yang dimiliki masyarakat.
Ketua Umum HAMBE, Ariffani, SH, MH, menegaskan bahwa legalitas tanah wakaf merupakan persoalan strategis yang harus mendapat prioritas dari semua pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan bahwa wakaf bukan semata urusan sosial dan keagamaan, tetapi juga melibatkan dimensi hukum dan perlindungan aset publik.
Ariffani menyoroti data yang menunjukkan bahwa dari sekitar 14.683 bidang tanah wakaf di Sumatera Utara hanya sekitar 6.030 bidang yang telah memiliki sertifikat.
Angka tersebut, kata dia, menandakan masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dituntaskan bersama BWI, Kementerian Agama, BPN, pemerintah kabupaten/kota, serta para nazir.
HAMBE memperingatkan agar ribuan bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi tidak dibiarkan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang.
Organisasi advokat ini mendorong agar gagasan Orang Tua Asuh Nazir Wakaf diuji lewat program nyata, termasuk pendampingan administrasi, percepatan sertifikasi, inventarisasi, dan edukasi hukum bagi nazir.
Ariffani mengajak kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Sumatera Utara untuk meniru langkah gubernur, karena peran pemerintah kabupaten dan kota dinilai krusial membantu penyelesaian administratif dan legalitas tanah wakaf.
Percepatan sertifikasi dinilai penting untuk menjamin perlindungan hukum aset umat dan memastikan fungsi wakaf dapat berlangsung lintas generasi tanpa gangguan klaim pihak lain.
HAMBE menyatakan kesiapan mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara.







