SIBUHUAN, Jenggala – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan memutuskan tolak Praperadilan (Prapid) yang diajukan pemohon, tiga tersangka yang diduga melakukan pencurian sawit melalui penasehat hukum.
Sidang lanjutan terkait pengajuan prapid dari pemohon, tiga tersangka yang diduga melakukan pencurian sawit, akhirnya pada sidang lanjutan, Senin (27/4), hakim PN Sibuhuan memutuskan menolak.
Sebagaimana disampaikan hakim Nike Rumondang Malau SH dalam putusannya, bahwa termohon dalam melakukan upaya paksa, baik penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hakim juga menyampaikan, bahwa pemohon bisa melakukan pembuktian kepemilikan lahan di sidang peradilan dugaan pencurian sawit yang disangkakan Polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Hal itu juga sesuai dengan pendapat ahli hukum dari termohon, Prof Dr Alfi Sahri, pada sidang sebelumnya bahwa penetapan tersangka dinyatakan sah selama penyidik telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah.
Bahkan hakim Nike Rumondang Malau, SH juga menyampaikan kewenangan Hakim Prapid berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa objek praperadilan tidak lagi terbatas (limitatif) pada pasal 77 KUHAP saja, tetapi mencakup aspek materiil seperti penetapan tersangka.
“Bagaimanapun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, putusan praperadilan mengenai sah/tidaknya penetapan tersangka tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK),” katanya. (wsp/A20/d2)
Jenggala







