Jenggala.id – Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, telah menyepakati untuk mengusulkan penggunaan hak interpelasi di DPR guna menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2024.
Namun, keputusan tersebut masih menunggu tanggapan dari PDIP. Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, menyatakan bahwa PDIP memiliki peran krusial dalam memulai proses interpelasi ini karena capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDIP, merupakan orang yang pertama kali mengusulkan konsep hak interpelasi ini.
“Kami menanti tanggapan selanjutnya karena PDIP yang menginisiasi hal ini,” ujar Hermawi dalam konferensi pers di Gedung Nasdem, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (22/2).
Baca juga : Tolak Pemilu Proporsional Tertutup 8 Parpol Ingin Mengundurkan Diri
Taslim menyatakan bahwa ketiga partai Koalisi Perubahan telah menyiapkan data mengenai dugaan pelanggaran yang dapat diungkap setelah panitia interpelasi terbentuk. Oleh karena itu, mereka siap untuk bekerja sama dengan PDIP dalam mengusulkan hak interpelasi di DPR.
“Kami mencari kebenaran dan kami bersedia berkolaborasi dengan siapapun di negara ini yang memiliki niat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia,” tambah Hermawi.
Taslim menegaskan bahwa langkah PDIP sangat dinantikan karena partai tersebut merupakan fraksi terbesar di DPR.
“Jika interpelasi ini dihitung secara matematis, dengan keterlibatan kami bertiga (Koalisi Perubahan) bersama PDIP, akan mendekati separuh plus sedikit,” jelasnya.
Baca juga : Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Umumkan Baja Amin
“Interpelasi ini melibatkan komposisi DPR yang terdiri dari 575 kursi, dan kami menantikan respons dari PDIP,” tambah Hermawi.
Nasdem, PKS, dan PKB secara bersama-sama mendukung penggunaan hak interpelasi di DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, dan Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsy, di Gedung Nasdem, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (22/2).
“Semangat kami sejalan dengan semangat yang dinyatakan oleh Pak Anies, kami siap bersama inisiator PDIP untuk mengusulkan hak interpelasi,” tegas Hermawi.
Hermawi berharap bahwa PPP, partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga akan turut serta dalam usulan penggunaan hak interpelasi di DPR.
Alasan dari ketiga partai Koalisi Perubahan untuk mengusulkan hak interpelasi ini adalah untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024.
“Kami mencari kebenaran, dan kami bersedia berkolaborasi dengan siapapun di negara ini yang memiliki niat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia,” tegas Hermawi.







