Jenggala.id – 8 parpol ini pun termasuk Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bersama (PKB) , Demokrat, PKS, PAN, PPP.
Kedelapan Partai ini beradu argumen sistem profesional, sistem proporsional terbuka yang diterapkan oleh pemilu Indonesia saat ini adalah kemajuan demokrasi dan tidak seharusnya juga digantikan.
“Kami tidak ingin demokrasi mundur” Ujar Airlangga Hartarto Ketua partai Golkar.
Menurutnya sistem pemilu proporsional ini dianggap kemunduran demokrasi, karena rakyat tidak bisa memilih secara langsung calon Legislatif ini.
Di dalam proporsional tertutup juga calon Legislatif ditunjuk langsung oleh partai tersebut.
“Kami menolak proporsional tertutup ini dan memiliki komitmen untuk terus menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan saat era reformasi”. Ucap Airlangga kembali.
Airlangga pun menjelaskan bahwa sistem proporsional ini sudah dijalankan di sebelumnya dan sudah diterapkan beberapa tahun sebelumnya.
Sistem pemilu terbuka juga telah dilakukan telah sesuai dengan MK (Menteri Konstitusi) No 22-24/PUU PUU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008.
Dengan ini munculnya gugatan uji materi pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pemilu menjual sistem pemilu proporsional terbuka dinilai bakal menjadi contoh buruk bagi hukum di Indonesia jika saja MK mengabulkan.







