Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, menyerukan penguatan tata kelola dalam penegakan hukum menyusul beragam spekulasi publik setelah penetapan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Ia menilai narasi yang beredar berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Gus Lilur, asumsi-asumsi liar yang berkembang dalam beberapa hari terakhir telah meracuni cara pandang publik.
Ia menekankan bahwa respons berupa bantahan atau siaran pers saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan.
Lebih efektif, kata dia, adalah menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya masyarakat untuk memulihkan kognisi publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 16 Juli 2026.
Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penguatan tata kelola penegakan hukum melalui penataan koordinasi Satgas PKH.
Ia mengusulkan agar koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ditempatkan di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelibatan Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan, Polri, serta Kementerian Keuangan tetap perlu dipertahankan.
Gus Lilur menilai Satgas PKH perlu diperkuat bukan dibubarkan, dengan kepemimpinan yang memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Selain itu, ia berharap Presiden bertindak sebagai figur pemersatu yang berdiri di atas semua kepentingan agar tidak muncul polarisasi baru.
Gus Lilur meminta Presiden hadir sebagai solusi antarfaksi dan merangkul seluruh elemen bangsa.
Kejaksaan Agung resmi mengambil alih penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa tiga Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru telah diterbitkan untuk menuntaskan perkara ini.
Ketiga sprindik tersebut meliputi Sprindik Nomor 43 yang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau.
Sprindik Nomor 44 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada perkara PLTU PLN yang mengalami blackout.
Adapun Sprindik 45 menyangkut perkara ASABRI sesuai laporan yang diterima dari penyidik Polri.
Anang menjelaskan bahwa dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh kewenangan penyidikan berada di bawah kendali penyidik Kejagung.
Meski demikian, ia memastikan proses penyidikan akan tetap menempatkan kolaborasi antarlembaga sebagai prioritas.
Pengawasan dan supervisi juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawasan dari lembaga legislatif.
Pernyataan terkait detail sprindik dan pengalihan kewenangan itu disampaikan pada Rabu 15 Juli 2026.







