Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), anggota Komisi III DPR RI, meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka kasus kekerasan seksual yang menimpa puluhan siswa SD di Kota Makassar.
Ia menilai kasus itu merupakan kejahatan berat yang wajib ditangani secara maksimal dengan memanfaatkan semua instrumen hukum yang ada.
Gus Falah menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hak anak tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban.
Menurutnya, penerapan pasal berlapis diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencerminkan keberpihakan negara terhadap perlindungan anak.
Politikus itu menyarankan penyidik menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam proses penegakan hukum.
Gus Falah menekankan penyidikan harus menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban tambahan dan unsur pemberatan yang dapat dikenakan kepada tersangka.
Selain aspek penegakan hukum, ia menuntut pemenuhan hak korban melalui pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Menurutnya, pemulihan korban harus menjadi perhatian negara sehingga hak-hak korban dipastikan terpenuhi sejak awal penanganan.
Peristiwa ini melibatkan seorang pria berinisial MD (60) yang diduga mencabuli sedikitnya 32 siswa sekolah dasar di Kota Makassar.
Perbuatan diduga terjadi saat para korban berbelanja di warung milik pelaku.
Kasus ini bermula dari laporan orang tua terkait dugaan pencabulan yang terjadi di Kecamatan Manggala pada Juni 2026.
Pada tahap awal penyelidikan pelapor mencatat tiga anak sebagai korban, namun jumlah korban bertambah menjadi 32 berdasarkan hasil pertemuan antara UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah Kota Makassar, orang tua murid, dan pihak sekolah.
Saat ini MD telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Para pihak terkait diharapkan bekerja sama agar penanganan kasus berjalan transparan dan hak-hak anak sebagai korban terlindungi sepanjang proses hukum.







