Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menyatakan dukungan atas tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi batu bara, pencucian uang, dan suap.
Dalam pernyataannya pada Kamis (9/7/2026), Gus Falah menyampaikan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus menjunjung profesionalitas, transparansi, dan tidak membeda-bedakan pihak manapun.
Penyelidikan yang sedang berlangsung mencakup dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang terkait blackout PLN yang diduga berhubungan dengan tata kelola batu bara.
Selain itu, penyidikan juga menyoroti perkara Asabri pada rentang waktu 2020–2025 serta proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode 2020–2025.
Penyidik Polri telah melakukan penggeledahan di Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer, serta menyita uang tunai dengan nilai total Rp67,5 miliar yang diduga terkait proses penyidikan.
Gus Falah menilai penyitaan tersebut sebagai indikasi keseriusan aparat dalam menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana.
Ia meminta agar seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara cermat, berdasarkan alat bukti yang sah, dan oleh penyidik yang bekerja secara profesional.
Politisi ini juga menegaskan pentingnya memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja secara independen sehingga proses berjalan sesuai due process of law serta menjamin kepastian hukum dan asas keadilan.
Sebagai anggota yang membidangi penegakan hukum, Gus Falah menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah kunci memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia mengimbau seluruh pihak untuk mendukung proses penegakan hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap penyidikan yang sedang berlangsung.
Ia mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diusut tuntas agar memberikan efek jera dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.







