Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ma’ruf Cahyono, mantan Sekretaris Jenderal MPR, dalam rangka kelanjutan penyidikan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga terkait pengadaan sejumlah barang dan jasa di Setjen MPR.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penjadwalan pemeriksaan tersebut dalam keterangan resmi pada Kamis, 9 Juli 2026.
Sebelumnya, penyidik telah mendalami aspek penghasilan resmi Ma’ruf serta dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan jabatan yang pernah dijabatnya.
Menurut Budi, pada pemeriksaan yang berlangsung Jumat, 26 Juni 2026, penyidik mengklarifikasi sumber penghasilan resmi serta kemungkinan penerimaan-penerimaan uang selama Ma’ruf menjabat sebagai Sekjen MPR.
Ma’ruf sendiri menyatakan ketika pertama kali dimintai keterangan pada Kamis, 25 Juni 2026, ia hanya ditanya mengenai identitas dan memberikan penjelasan sesuai fakta yang diketahuinya.
KPK telah menetapkan Ma’ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Perkara ini ditangani dengan sangkaan Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999, dan hingga kini Ma’ruf tercatat sebagai satu-satunya tersangka dalam penyidikan tersebut.







