Nasyirul Falah Amru, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti perlunya mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum pokok perkara masuk persidangan.
Ia mengusulkan agar mekanisme itu diatur melalui konsep pra judicial yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).
Pengaturan pra judicial dimaksud bertujuan memberi kesempatan bagi proses hukum untuk menilai keabsahan penyitaan secara formal dan materiil sebelum perkara utama diperiksa di pengadilan.
Menurutnya, upaya ini penting untuk menjamin tujuan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Gus Falah menekankan bahwa mekanisme pengujian tersebut tidak sepatutnya mengandalkan konsep praperadilan yang diatur dalam KUHAP.
Ia menyarankan RUU Perampasan Aset memuat hukum acara khusus sehingga menjadi lex specialist yang memberikan landasan lebih tepat dibanding langsung mengikuti aturan KUHAP.
Dalam skema yang diusulkan, ketentuan yang belum diatur dalam KUHAP akan mengikuti hukum acara yang tercantum dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri.
Salah satu catatan penting adalah desain mekanisme harus mencegah potensi penyalahgunaan dan tidak menghambat penegakan hukum substantif.
Untuk itu, Gus Falah meminta syarat formil dan materiil pengajuan pengujian dirumuskan secara ketat serta disertai batas waktu penyelesaian yang jelas.
Ia juga menyinggung opsi antara putusan yang bersifat final and binding atau menyediakan upaya hukum lanjutan, termasuk kemungkinan pemeriksaan terakhir di Mahkamah Agung.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).







