Organisasi nirlaba Madani Berkelanjutan mendesak pemerintah memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan sampai Desember 2026.
Permintaan itu dilatarbelakangi karakter iklim monsun timur yang memanjang masa kemarau di wilayah tersebut.
Deputy Director Madani Berkelanjutan, Giorgio B. Indrarto, menyatakan musim kering di Papua Selatan umumnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlanjut hingga Desember.
Giorgio menegaskan bahwa pola musim di Papua Selatan berlawanan dengan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, sehingga penanganan karhutla tidak bisa memakai kalender yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jayapura tercatat telah mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla untuk wilayah Merauke dan Mappi sejak 18 Juni 2026.
Madani Berkelanjutan menyebut ancaman kebakaran makin nyata seiring rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke.
Sampai awal Juli 2026, sekitar 40 ribu hektare hutan alam dilaporkan telah dibuka terkait pengembangan tersebut.
Dalam periode 1-9 Juli 2026, tercatat 1.292 titik api di Papua Selatan, dan 399 titik di antaranya berada di dalam area konsesi PSN.
Rinciannya meliputi 245 titik di kawasan pangan, 115 titik di area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 39 titik di kawasan perkebunan sawit.
Atas kondisi itu, Madani Berkelanjutan mendesak penerapan syarat zero burning yang ketat bagi pemegang izin.
Organisasi tersebut meminta agar pemegang izin wajib menjelaskan kemunculan titik api di wilayah konsesinya dan menuntut pembuktian terbalik bahwa metode tanpa bakar benar-benar diterapkan.
Madani juga mengingatkan bahwa pengendalian kebakaran di savana Papua Selatan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan pengendalian di lahan gambut di wilayah barat Indonesia.
Mereka menilai instrumen seperti sekat kanal tidak efektif bila diterapkan di ekosistem savana.
Selain itu, Madani Berkelanjutan meminta pemerintah membuka informasi mengenai kapasitas dan jumlah personel Manggala Agni yang ditempatkan di Papua Selatan.
Organisasi itu juga mendesak adanya pembedaan tegas antara praktik pembakaran adat berskala kecil oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Wasur untuk kepentingan pakan satwa dan pembukaan lahan berskala besar oleh korporasi.







