Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta menyerukan penghormatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyusul munculnya gugatan perdata senilai Rp25 miliar terhadap empat perusahaan media di Bali.
Gugatan tercatat dengan nomor perkara 958/Pdt.G/2026/PN Dps dan berkaitan dengan pemberitaan mengenai penetapan Togar Situmorang sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dana klien senilai Rp1,8 miliar.
Penetapan tersangka itu didasarkan pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/79/VII/2025/Ditreskrimum tertanggal 3 Juli 2025, menurut keterangan yang beredar.
Perkara perdata tersebut dilayangkan pada 12 Juni 2026 kepada PT Bali Intermedia Digital (Radar Buleleng), PT Artha Media Fajar Bali Utama Press (Fajar Bali), PT Bali Warta Kencana (Balipolitika.com), dan PT Mangupura Inter Media (MangupuraNews.com).
I Nyoman Parta menegaskan bahwa pers memegang peran penting sebagai pilar demokrasi dengan fungsi penyebaran informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Politikus itu juga menyoroti bahwa pihak yang merasa dirugikan telah diberikan hak jawab dan hak koreksi, yang menurutnya sudah dipublikasikan oleh media terkait.
Menurut I Nyoman Parta, apabila pemberitaan didasarkan pada fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang benar, maka kebebasan pers perlu dihormati tanpa upaya pembungkaman melalui gugatan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers serta melindungi media dari penyensoran dan pembredelan, sekaligus menegaskan fungsi pers dalam masyarakat.
Nyoman Parta juga menekankan peran Dewan Pers sebagai lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan sehingga pihak terkait dapat menempuh solusi non-litigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sikap solidaritas ditunjukkan kelompok jurnalistik setempat; Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) menyatakan kesiapan menghadapi gugatan, sementara I Nyoman Parta memberi apresiasi kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali, dan insan pers lainnya.
“Pers adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama,” tegas I Nyoman Parta.
Koordinator Solidaritas Jurnalis Bali, I Made “Ariel” Suardana, SH., MH., menyatakan pihaknya telah mempelajari materi gugatan dan menilai objek sengketa merupakan produk pers yang disusun berdasarkan fakta serta memenuhi prinsip keberimbangan karena hak jawab telah diberikan.
Lebih lanjut, IMAS menegaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan berada dalam kewenangan Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sehingga penyelesaiannya seharusnya mengacu pada mekanisme yang diatur undang-undang tersebut.







