Komisi IX DPR RI mendesak penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan prioritas pada mereka yang bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago dalam pertemuan dengan Kementerian P2MI.
Irma menyoroti kendala utama yaitu banyaknya pekerja migran yang tidak tercatat secara resmi di negara tujuan sehingga sulit mengakses perlindungan hukum ketika menghadapi masalah.
Selain persoalan status, Komisi IX juga meminta perhatian pada praktik pemotongan gaji oleh agensi yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
Kasus dugaan kerja paksa turut menjadi sorotan, khususnya yang dilaporkan terjadi di sektor pelayaran.
Menurut Komisi, penanganan persoalan tersebut memerlukan koordinasi lebih kuat antar-institusi agar tidak saling melempar tanggung jawab.
Komisi IX menegaskan bahwa negara tetap berkewajiban melindungi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan di luar negeri.
Dalam pertemuan itu, Komisi IX memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan jajaran KP2MI yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus yang dilaporkan ke DPR.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan bahwa penanganan PMI Nonprosedural tidak bisa ditangani sendirian oleh Kementerian P2MI.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa perbedaan antara penempatan nonprosedural dan praktik perdagangan orang (TPPO) seringkali sangat tipis sehingga membutuhkan penanganan terpadu.
Penanganan PMI Nonprosedural saat ini diatur melalui Peraturan Presiden terkait Satgas TPPO, yang melibatkan Kepolisian, TNI, Imigrasi, dan Kementerian Hukum.
Kementerian P2MI terus melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas TPPO untuk memperkuat sinergi dalam menekan dan memberantas praktik perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia.







