Oleh: Alvian Khomeini
Jenggala – Pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dalam forum resmi bersama Menteri Dalam Negeri RI, soal wacana pemekaran Sumatera Pantai Timur menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai sikap administratif, tetapi juga sebagai sinyal psikologis kekuasaan.
Secara normatif, kehati-hatian terhadap pemekaran wilayah memang dapat dipahami. Negara tidak boleh gegabah memecah wilayah tanpa kesiapan fiskal, tata kelola, dan kapasitas birokrasi. Namun dalam konteks Sumatera Pantai Timur jalur yang sejak lama dikenal sebagai denyut ekonomi dari Selat Malaka hingga kawasan industri modern pernyataan tersebut terasa memiliki lapisan makna yang lebih dalam.
Di satu sisi, Sumatera Pantai Timur bukan sekedar bentangan geografis. Ia adalah “urat nadi” ekonomi: dari pelabuhan strategis, kawasan industri, hingga arus perdagangan internasional. Dalam bahasa yang lebih jujur, ini adalah wilayah yang terlalu bernilai untuk dilepas begitu saja. Terlalu “seksi” untuk tidak dipertahankan dalam satu kendali administratif.
Di sinilah nuansa kegelisahan itu terasa. Bukan kegelisahan yang diucapkan secara langsung, melainkan yang tersirat di antara baris-baris pernyataan resmi. Sebab, jika pemekaran benar-benar terjadi, maka yang berpindah bukan hanya wilayah, tetapi juga pengaruh, kendali, dan tentu saja sumber daya strategis.,”Ucap Alvian Khomeini.
Menurutnya, Satirnya yang dilontarkan Gubsu itu, ketika sebuah wilayah disebut “belum siap” untuk berdiri sendiri, sering kali yang sebenarnya belum siap adalah pihak yang selama ini menikmati status quo. Kesiapan menjadi relatif, ia bisa berarti kemampuan daerah, tetapi juga bisa berarti kesiapan untuk merelakan.
Namun demikian, penting juga untuk melihat ini pemekaran bukan sekedar soal memisahkan wilayah, tetapi memastikan bahwa masyarakat di dalamnya benar-benar mendapatkan manfaat, yaitu pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan identitas daerah yang lebih kuat.
Maka, wacana Sumatera Pantai Timur ini seharusnya tidak berhenti pada tarik-menarik kepentingan, tetapi naik kelas menjadi diskursus tentang masa depan kawasan. Apakah ia akan terus menjadi “mesin ekonomi” dalam satu struktur besar, atau berkembang menjadi entitas baru dengan otonomi yang lebih luas?
Dan di titik itu, publik bisa membaca, apakah pernyataan tersebut lebih dekat pada kehati-hatian yang rasional, atau sekedar refleks halus dari kekhawatiran kehilangan sesuatu yang selama ini terlalu berharga untuk dilepaskan. *Alumnus PPWD USU, yang juga merupakan Staf Ahli DPRD Batubara
Editor: Ari Tanjung







