Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal semakin mendapat sorotan akibat penggunaan exavator (Beco) yang merusak lingkungan secara masif.
Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, menyampaikan pernyataan tertulis kepada Waspada, Minggu (5/7), menyambut langkah Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan penertiban PETI di Kecamatan Kotanopan.
Namun ia menilai operasi satu atau dua kali tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan.
Menurut Muhammad Saleh, kerusakan hutan, daerah aliran sungai (DAS), lahan pertanian, serta infrastruktur terus meluas akibat praktik tambang ilegal.
Ia menyatakan aktivitas tersebut bahkan sudah menyebabkan korban jiwa dan membentuk ancaman nyata bagi keselamatan warga serta masa depan wilayah.
Saleh menegaskan negara tidak boleh hanya hadir saat razia, tetapi juga wajib memastikan tambang ilegal benar-benar dihentikan secara permanen.
Warga berhak memperoleh informasi terbuka mengenai alat-alat berat yang diamankan, proses hukum terhadap pelaku, serta langkah konkrit pemerintah mencegah aktivitas kembali beroperasi.
Ia mendesak Gubernur Sumatera Utara segera menerbitkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur sebagai dasar pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Tambang Ilegal yang melibatkan seluruh unsur terkait.
Menurutnya, satgas yang diatur secara formal diperlukan agar penindakan berlangsung terpadu, berkelanjutan, dan memperkuat koordinasi antar lembaga.
Saleh menyerukan agar pihak yang terbukti terlibat diproses tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak ragu melaporkan kondisi di daerah kepada Presiden Republik Indonesia jika penanganan tingkat daerah dinilai belum memadai.
Permintaan kenaikan intensitas penegakan hukum juga ditujukan kepada Polda Sumatera Utara agar tindakan dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut Muhammad Saleh, masyarakat menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk menutup celah praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan publik.
Ia meminta Mabes Polri memberikan supervisi bila diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan proses hukum berjalan objektif, profesional, dan akuntabel.
SATMA AMPI Mandailing Natal berkomitmen mengawal isu ini secara terbuka, konstruktif, dan sesuai koridor hukum hingga ada penyelesaian nyata.
Keberhasilan pemberantasan tambang ilegal, menurut Saleh, diukur dari kemampuan negara menghentikan aktivitas secara permanen, memulihkan lingkungan yang rusak, dan menegakkan hukum secara adil.
Ia mengingatkan bahwa sikap organisasi berpijak pada amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Saleh juga merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menegaskan Mandailing Natal bukan wilayah yang boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak, dan SATMA AMPI akan terus berada di garda terdepan hingga ada solusi yang nyata untuk rakyat dan masa depan daerah.







