MEDAN, Jenggala – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution tak hanya turun tangan menyelesaikan polemik pungutan di kawasan wisata air panas Kabupaten Karo.
Dalam rapat yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (18/6), Bobby bahkan masuk hingga ke urusan teknis pengelolaan tiket masuk, tarif penginapan, parkir, hingga skema retribusi kawasan wisata.
Keterlibatan Bobby yang begitu detail dalam pengelolaan destinasi wisata daerah itu memunculkan pertanyaan mengenai posisi dan peran Pemerintah Kabupaten Karo dalam menentukan kebijakan di wilayahnya sendiri.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menawarkan dua opsi penyelesaian persoalan retribusi di kawasan pemandian air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung.
Opsi pertama adalah menghapus seluruh pungutan langsung kepada wisatawan dan mengalihkan beban biaya kepada pengelola usaha melalui penyesuaian harga tiket, tarif penginapan, biaya parkir maupun layanan lainnya.
Sementara opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, tetapi dengan tata kelola yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan praktik pungutan berlapis.
Namun, dari dua opsi tersebut, Bobby secara tegas menyatakan lebih memilih opsi pertama.
“Setelah kita diskusi tadi kita lebih ke opsi pertama, tidak ada lagi retribusi karena kita ingin wisata Karo ini naik kelas,” kata Bobby.
Tak hanya menentukan arah kebijakan, Bobby juga meminta Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan jawaban tertulis terkait langkah yang akan diambil paling lambat Senin mendatang. Bahkan sebelum keputusan final ditetapkan, seluruh pungutan di kawasan wisata tersebut diminta dihentikan sementara.
Langkah tersebut menempatkan gubernur bukan hanya sebagai fasilitator atau mediator persoalan, melainkan ikut menentukan pola bisnis dan sumber pendapatan yang akan diterapkan di kawasan wisata yang secara administratif berada di bawah kewenangan Kabupaten Karo.
Padahal, dalam sistem otonomi daerah, urusan pengelolaan destinasi wisata lokal, termasuk kebijakan retribusi daerah, merupakan bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi pada prinsipnya berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi lintas wilayah.
Di sisi lain, Bobby menilai campur tangan langsung tersebut diperlukan untuk menyelamatkan masa depan pariwisata Karo. Menurutnya, praktik pungutan yang berkembang saat ini berpotensi merusak daya tarik wisata dan menghambat kunjungan wisatawan.
Ia juga menyebut persoalan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada masyarakat karena sebelumnya pemerintah daerah juga melakukan pungutan langsung kepada pengunjung.
“Tidak sepenuhnya salah masyarakat karena sebelumnya Pemda juga melakukan pungutan, jadi masyarakat belajar dari situ, tetapi sekarang coba kita benahi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan siap menjalankan arahan yang diberikan gubernur. Pemkab Karo bersama Forkopimda bahkan berkomitmen menghentikan sementara seluruh pungutan di kawasan wisata air panas hingga keputusan resmi ditetapkan.
Jenggala







