Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa pembentukan “kabinet bayangan” merupakan praktik politik yang sah dan berada dalam ruang kebebasan berpolitik di era demokrasi.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran buku Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Idrus menegaskan bahwa setiap inisiatif politik wajib disertai tanggung jawab serta harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ia mengingatkan pentingnya menyelaraskan kegiatan politik dengan koridor konstitusi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik.
Menyoal fungsi kritik terhadap pemerintahan, Idrus mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak lepas dari tanggung jawab publik dan perlu diarahkan pada upaya perbaikan dan solusi.
Ia juga menekankan bahwa ruang publik perlu menjadi arena dialog konstruktif dan perdebatan yang sehat, bukan tempat mendewakan satu sudut pandang sebagai kebenaran mutlak.
Idrus mengajak masyarakat menilai kreativitas politik berdasarkan manfaat yang dihasilkan untuk kepentingan publik.
“Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif,” ujarnya.
Kabinet bayangan sendiri merupakan tradisi yang umum di negara-negara dengan sistem Parlemen, terutama dalam tradisi politik Westminster seperti di Inggris.
Sistem Westminster yang menjadi rujukan juga diterapkan di beberapa bekas koloni Inggris, antara lain Kanada dan Australia.
Di sistem Presidensial seperti di Amerika Serikat dan Prancis, pembentukan kabinet bayangan tidak menjadi praktik formal; di Prancis keberadaannya pernah muncul namun tidak menjadi tradisi tetap.
Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem Presidensial, konsep kabinet bayangan tidak memiliki status formal dalam tata politik nasional.
Pada 27 Juli 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia meluncurkan sebuah gerakan bernama “Kabinet Bayangan Indonesia”.
Gerakan itu dipimpin oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, dan membuka partisipasi publik untuk mengusulkan atau mencalonkan diri sebagai anggota kabinet.
Sejumlah nama telah diumumkan sebagai bagian dari kabinet tersebut, dengan Feri Amsari tercatat sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam susunan yang dipublikasikan.







