Muhammad Samsun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, menyatakan bahwa penerapan hak angket sulit terealisasi tanpa adanya dukungan lintas fraksi dan terpenuhinya kuorum dalam rapat paripurna.
Pernyataan itu disampaikan Samsun pada Selasa (4/8/2026) terkait dinamika politik di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, agenda pembahasan hak angket sempat ditunda karena jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan kuorum.
Kondisi tersebut, kata Samsun, memperlihatkan bahwa inisiatif hak angket bukan sekadar persoalan administratif, melainkan membutuhkan konsensus politik di antara fraksi-fraksi.
Samsun menegaskan bahwa hak angket merupakan instrumen lembaga legislatif untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap strategis dan berdampak luas.
Namun ia mengingatkan bahwa mekanisme itu harus dijalankan sesuai prosedur parlemen dan tidak dapat diupayakan sepihak oleh satu fraksi saja.
Dia juga menyinggung pengalaman sebelumnya, termasuk aksi mahasiswa dan upaya hak angket DPRD Kaltim, yang menjadi pelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Samsun menegaskan bahwa tujuan pengawasan bukan untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor yang benar.
Lebih lanjut, Samsun mengakui bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak mampu mengusung hak angket tanpa dukungan fraksi lain di DPRD.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen memperketat fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan proses anggaran.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Samsun menyebutkan bahwa fraksinya menyoroti pembahasan anggaran secara rinci.
Setiap program dan alokasi anggaran akan dicermati satu per satu untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kecocokan dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pengawasan yang lebih ketat dapat meminimalkan kekeliruan pengambilan kebijakan dan memastikan belanja daerah berpihak pada kepentingan publik.







