MEDAN, Jenggala – DPD GMNI Sumatera Utara (Sumut) menyoroti proyek pembangunan jalan senilai Rp238,8 miliar di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sebagai ujian nyata kualitas tata kelola pembangunan di Sumatera Utara, khususnya dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut patut didukung karena memiliki dampak strategis terhadap konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan harus sejalan dengan integritas pelaksanaan di lapangan serta kualitas hasil pembangunan yang tidak bisa ditawar.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi ujian integritas. Rp238,8 miliar adalah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kualitas, bukan sekadar angka serapan,” tegas Michael di Medan, Selasa (21/4).
Ia juga mengingatkan agar pengalaman buruk di masa lalu tidak kembali terulang. Menurutnya, sektor proyek jalan di Sumatera Utara pernah terseret kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025 dengan nilai proyek sekitar Rp231,8 miliar.
“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi integritas adalah syarat mutlak. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi siklus masalah yang berulang,” ujarnya.
GMNI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa.
Pengawasan itu ditujukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara akuntabel, berkualitas, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Jenggala)
Jenggala







