MEDAN, Jenggala – Program Gebyar Pajak Sumatera Utara (Sumut) 2026 yang digadang-gadang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), justru menuai sorotan tajam.
Sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya mulai terungkap, mulai dari belum rampungnya petunjuk teknis (juknis) hingga dugaan penggunaan dana insentif pegawai.
Berdasarkan informasi dari sumber internal di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga kini juknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut masih dalam tahap penyusunan dan belum final. Padahal, dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai landasan hukum program.
“Juknisnya kabarnya masih dicoret-coret, belum rampung. Padahal ini jadi dasar kegiatan,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (22/4) lalu.
Persoalan lain yang mencuat adalah dugaan bahwa undian hadiah dalam program tersebut sudah mulai berjalan, meskipun dasar teknisnya belum selesai.
Lebih lanjut, sumber menyebutkan bahwa anggaran kegiatan diduga berasal dari dana insentif atau upah pungut pegawai Bapenda.
Dari total insentif pegawai sebesar Rp54 miliar pada tahun anggaran 2025, baru sekitar Rp17 miliar yang dicairkan. Sisa dana sekitar Rp28 miliar diduga dialihkan untuk membiayai kegiatan Gebyar Pajak Sumut 2026.
“Ini yang jadi pertanyaan besar. Hak pegawai belum dibayarkan sepenuhnya, tapi kegiatan besar sudah berjalan,” ujarnya.
Sumber juga meragukan efektivitas program tersebut dalam meningkatkan penerimaan daerah. Bahkan, ia menduga penerima hadiah dalam undian sudah dikondisikan sejak awal, sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, kondisi ini ibarat ‘buah simalakama’ di satu sisi program diklaim sebagai inovasi, namun di sisi lain berpotensi mengorbankan hak pegawai.
Ia menilai program tersebut lebih condong sebagai ajang pencitraan dibandingkan upaya nyata meningkatkan PAD.
“ASN di Bapenda sudah resah. Insentif belum dibayar penuh, sementara kegiatan besar digelar. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengakui bahwa juknis kegiatan tersebut memang belum rampung dan masih dalam proses verifikasi sebelum dilaporkan kepada gubernur.
Ia menyebut keterlambatan ini menjadi alasan undian belum dapat direalisasikan sesuai rencana awal di triwulan I 2026.
“Mengenai juknis, masih diverifikasi dan akan dilaporkan ke gubernur,” ujarnya, Jumat (24/4).
Di sisi lain, data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut menunjukkan bahwa perusahaan event organizer asal Jakarta, PT Swara Lentara, ditetapkan sebagai pemenang tender kegiatan ini. Nilai kontrak mencapai Rp27,81 miliar dari pagu anggaran Rp28,01 miliar.
Program Gebyar Pajak Sumut 2026 sendiri diklaim sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui undian berhadiah. Beragam hadiah disiapkan, mulai dari mobil, paket umrah, emas, sepeda motor hingga perangkat elektronik.
Meski demikian, polemik yang muncul menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi, akuntabilitas anggaran, serta efektivitas program dalam benar-benar meningkatkan penerimaan daerah. (Jenggala)
Jenggala







