Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengakhiri upaya mediasi sengketa tanah ulayat antara keturunan Raja Napasang Manullang dan keturunan Op. Patar Munte tanpa penyelesaian.
Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi, Selasa (14/7) batal mencapai kesepakatan karena pihak keturunan Op. Patar Munte tidak hadir dan mengajukan penundaan sampai 21 Juli 2026.
Forum mediasi yang menghadirkan unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Humbahas, Kapolres AKBP Adi Nugroho, Kajari Donald TJ Situmorang, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan keturunan Raja Napasang Manullang hanya menyepakati penjadwalan ulang.
Sabar Purba, Asisten Pemerintahan Setdakab Humbahas, membenarkan ketidakhadiran salah satu pihak dan menyatakan pemerintah bersama Forkopimda akan kembali berkoordinasi untuk memastikan kehadiran semua pihak pada pertemuan berikutnya.
Marganti Manullang, perwakilan keturunan Juara Toba Manullang, menyatakan kekecewaan karena telah menunda perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri mediasi yang akhirnya ditunda.
Marganti mendesak penyelesaian melalui musyawarah dengan menjunjung nilai persaudaraan adat Batak.
Tokoh masyarakat Patar Simamora memuji upaya Pemkab dan Forkopimda, namun meminta pendekatan humanis terus dijalankan agar kedua pihak mau duduk bersama.
Ia menilai mediator perlu menyampaikan formula mediasi terlebih dahulu agar para pihak siap mengambil keputusan saat pertemuan.
Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora menyatakan legislator bersama pemerintah akan terus membuka ruang dialog di luar dan di dalam forum mediasi untuk mencari solusi damai.
Menurut Macsun Manullang, Ketua Pergerakan Perjuangan Keturunan Raja Napasang Manullang, konflik ini bermula pada 2003 dan sempat dibawa ke pengadilan sebelum gugatan pihak Op. Patar Munte ditarik tanpa penjelasan.
Macsun menuturkan perseteruan kembali memanas pada 2005 saat keturunan Raja Napasang menanam pohon aren di kawasan Dolok Sihotor-hotor sebagai bagian reboisasi, tetapi bibit itu dicabut oleh pihak Op. Patar Munte.
Konflik dinilai semakin serius setelah lampiran SK memuat peta seluas sekitar 100 hektare yang dituding memasukkan tanah ulayat dan lahan warga lain, termasuk kawasan Dolok Sihotor-hotor.
Macsun menegaskan pihaknya meyakini Raja Bius Napasang memegang hak ulayat yang diwariskan turun-temurun dan meminta penyelesaian berdasarkan sejarah, adat, dan ketentuan hukum.
Pimpro Munte sebagai perwakilan keturunan Op. Patar Munte membantah tudingan tidak kooperatif dan menyatakan kesiapan berdamai serta menggelar acara adat Batak di lokasi yang disengketakan agar pomparan turut serta di Bius Matiti.
Pimpro menjelaskan tiga kali mediasi yang difasilitasi pemerintah tidak mencapai titik temu sehingga pihaknya merasa lelah dan jenuh karena masing-masing pihak hanya menegaskan kebenarannya sendiri.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran karena aktivitas penebangan di obyek sengketa masih berlangsung meski pemerintah melarang aktivitas sebelum ada kesepakatan damai.
Pimpro menyebut kayu pinus di lokasi sudah habis dan mempertanyakan efektivitas mediasi jika kegiatan di lapangan tidak bisa dihentikan.
Lebih jauh Pimpro mengatakan keberadaan Op. Patar Munte di Bius Matiti adalah sebagai tukko, bukan boru, dan membantah klaim bahwa Raja Bius memberikan tanah berukuran 100 meter x 100 meter.
Ia menambahkan bahwa pembagian 100 x 100 disebut-sebut diatur berdasarkan SK Bupati tahun 1976, yang menurut pemahaman mereka tidak menentukan hak milik perorangan melainkan mengatur bidang 100 x 100 untuk pomparan Op. Patar.
Kedua belah pihak masih saling mempertahankan posisi masing-masing dan pemerintah menargetkan pertemuan lanjutan untuk mencari titik temu.







