Anggi Noviah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II DPRD Indramayu, Senin (20/7/2026).
Berdasarkan hasil serap aspirasi yang melibatkan 12 anggota fraksi di enam daerah pemilihan, fraksi tersebut menuntut agar pemerintah daerah mengedepankan pelayanan publik daripada sekadar upaya pencitraan.
Sektor pertanian dan pasokan air bersih menjadi sorotan utama dalam laporan reses tersebut.
Fraksi menyoroti ancaman gagal panen akibat pasokan air yang menipis serta potensi kelangkaan air bersih yang mengganggu ketahanan pangan lokal.
Kebijakan giliran air dinilai belum efektif karena banyak saluran irigasi mengalami sedimentasi yang mengurangi kemampuan distribusi air ke lahan pertanian.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak penambahan debit air pada embung-embung besar dan pembangunan sodetan baru guna memastikan ketersediaan air bagi petani.
Dalam aspek layanan air minum, kenaikan tarif PDAM Tirta Darma Ayu juga dikritik karena dianggap tidak sepadan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Fraksi mencatat turunnya debit air dan distribusi yang sering keruh sementara tarif terus meningkat, sehingga menambah beban pelanggan.
Pengelolaan sampah menjadi persoalan lain yang mendesak perhatian.
Kondisi minimnya armada pengangkut, tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di beberapa desa, serta kapasitas TPA Kertawinangun dan TPA Pecuk yang telah terlampaui memerlukan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Fraksi mendorong pengoptimalan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum demi peningkatan keselamatan warga.
Di sektor kesehatan, fraksi memberikan apresiasi terhadap program Universal Health Coverage (UHC) namun tetap menyampaikan keluhan publik terkait proses rujukan yang rumit.
Reaktivasi kepesertaan BPJS PBI maupun BPPU juga masih menjadi sumber keluhan yang harus disederhanakan prosedurnya.
Pada bidang pendidikan, sistem penerimaan murid baru berbasis zonasi dinilai belum mampu memberantas praktik pungutan liar.
Praktik sumbangan bangku, iuran pembangunan, hingga kewajiban pembelian lembar kerja siswa (LKS) masih terjadi, sementara fungsi komite sekolah kerap dipandang memberi legitimasi terhadap pungutan tersebut.
Fraksi menuntut penindakan tegas terhadap praktik pungli di semua satuan pendidikan dan meminta kepastian bahwa tidak ada lagi pungutan ilegal atas nama apa pun.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan menyerukan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk merealisasikan tuntutan warga yang telah dikumpulkan selama masa reses.







