Kementerian Komunikasi dan Digital mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi kartu SIM berbasis data biometrik.
Langkah ini diambil setelah praktik pendaftaran yang tidak sesuai ditemukan pada beberapa titik layanan, meski kebijakan telah diberlakukan sekitar tiga pekan sebelumnya.
Penegasan terkait pengawasan disampaikan pada pertemuan bertajuk “Komitmen Bersama Implementasi Registrasi Pelanggan Berbasis Data Biometrik”.
Acara tersebut dihadiri seluruh Direktur Utama penyelenggara telekomunikasi seluler yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya konsistensi implementasi hingga ke tingkat paling bawah jaringan distribusi.
Menurut Meutya, semua kanal registrasi—termasuk gerai fisik, aplikasi, situs web, dan saluran mitra distribusi—harus menerapkan standar yang sama tanpa pengecualian.
Ia menegaskan tidak boleh ada disparitas tingkat keamanan antara pendaftaran di kota besar dan daerah, maupun antara kanal digital dan fisik.
Penguatan registrasi biometrik dimaksudkan untuk mempersempit celah penyalahgunaan nomor seluler yang kerap menjadi pintu masuk berbagai kejahatan digital.
Meutya menyebut kebijakan ini sebagai langkah preventif pada tingkat hulu untuk memutuskan akar masalah kejahatan berbasis keuangan digital.
Tujuannya antara lain menekan praktik penipuan, judi online, pinjaman online fiktif, dan pemalsuan identitas yang meresahkan publik.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun.
Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan sebesar Rp9,1 triliun dari lebih dari 432 ribu laporan sejak November 2024 hingga awal 2026.
Hingga 16 Juli 2026, Komdigi menerima lebih dari 30 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler, termasuk kasus penipuan dan pemerasan.
Meutya menilai verifikasi biometrik dapat mengurangi ruang anonimitas dalam pendaftaran SIM sehingga setiap nomor menjadi terhubung dengan identitas pemiliknya.
Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelaksanaan registrasi berbasis biometrik sudah menjangkau lebih dari 10,03 juta pelanggan.
Pemerintah bersama operator menargetkan perlindungan serupa bagi seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia.
Untuk mencapai target itu, operator menyatakan komitmen memperketat pengawasan jaringan distribusi dan meningkatkan kepatuhan mitra penjualan.
Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan nyata di lapangan agar masyarakat mendapatkan jaminan bahwa setiap kartu SIM yang diaktivasi telah melalui proses registrasi yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Meutya.







