Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) menyatakan dukungan atas pelaporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya.
Langkah pelaporan itu terkait dugaan pernyataan yang dianggap merendahkan profesi wartawan dalam sebuah konferensi pers.
Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution, SH, menegaskan setiap organisasi profesi berhak menempuh jalur hukum apabila merasa kehormatan institusinya tercemar.
Aris, yang juga tercatat sebagai anggota biasa PWI Sumatera Utara, meminta semua pihak menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang profesional, objektif, dan independen.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh disampaikan dengan cara yang merendahkan marwah suatu profesi.
Menurut Aris, penghormatan terhadap fungsi dan kehormatan berbagai profesi seperti wartawan, advokat, hakim, jaksa, dan polisi merupakan bagian dari etika dan profesionalisme publik.
Aris berharap penyelesaian perkara ini memberi kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik.
Ia menekankan pentingnya menjaga martabat wartawan, menghormati kebebasan pers, serta menjunjung supremasi hukum.
PWI Pusat mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya yang tercatat dengan Nomor: LP/B/5291/VI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada Senin (20/7/2026).
Pelapor adalah Anrico Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.
Laporan tersebut diajukan dengan sangkaan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
PWI Pusat turut melampirkan bukti berupa rekaman video konferensi pers yang dianggap memuat pernyataan yang merendahkan profesi wartawan.
Di sisi lain, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun media sosialnya.
Ia menjelaskan ucapannya keluar karena terbawa emosi saat merespons pertanyaan wartawan dan menyatakan tidak bermaksud menghina profesi tersebut.
Namun, Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, menilai permintaan maaf itu belum menunjukkan ketulusan sehingga PWI meminta agar proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.







