MEDAN, Jenggala – Beredar video dugaan marbot masjid di Medan, menganiaya anak.
Ketua Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMASSU), Ariffani SH MH, Selasa (2/6) mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap dua anak yang terjadi di lingkungan Masjid Al-Ridha, Jalan Jermal VII, Kelurahan Menteng, Kota Medan.
Sebagaimana terekam dalam rekaman CCTV yang kini telah beredar luas di tengah masyarakat.
Peristiwa yang diduga mengakibatkan salah seorang anak mengalami luka pada bagian bibir tersebut telah menimbulkan keresahan dan kemarahan publik.
“Formassu menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap anak, terlebih apabila dilakukan oleh orang dewasa yang berada dalam lingkungan rumah ibadah, merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ariffani didampingi Sekretaris Umum Rafdinal S.Sos MAP, menegaskan bahwa anak-anak merupakan amanah bangsa yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat mereka.
“Kami mengecam keras dugaan penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Masjid Al-Ridha. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk dengan dalih mendidik atau menertibkan.”
“Jika anak melakukan kesalahan, maka kewajiban orang dewasa adalah membimbing dan mengarahkan dengan cara yang beradab, bukan melakukan tindakan fisik yang menyebabkan luka,” tegas Ariffani.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan harus diproses secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Kami mendesak Kapolrestabes Medan beserta jajarannya untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada kesan bahwa pelaku memperoleh perlakuan khusus atau perlindungan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas.”
“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak harus dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.
Sekretaris Umum Formassu Rafdinal, menilai bahwa peristiwa ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan.
“Rumah ibadah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak. Kekerasan tidak pernah menjadi metode pendidikan yang dibenarkan. Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, dan rasa keadilan masyarakat,” sebutnya.
Menurutnya, kasus seperti ini, sebenarnya bisa dicegah dan ditangani secara cepat jika di Kota Medan dan Provinsi Sumut ada KPAID atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dilihat dari sejarah memiliki militansi yang tidak diragukan lagi dalam melakukan Perlindungan hak anak.
“Sayangnya dugaan kami keberadaan KPAID ini tidak didukung oleh Pemprov dan Pemko, ya akhirnya tidak dibentuk lagi,” pungkasnya. (wsp/m22)







