Kasus dugaan kaburnya salah satu peserta open trip asal Madiun saat berwisata di Seoul, Korea Selatan, kini menjadi perhatian otoritas Indonesia dan perwakilan di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Seoul menyatakan terus memantau perkembangan insiden tersebut.
Heni Hamidah, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, menyampaikan pernyataan pers yang diterima pada Sabtu, 18 Juli 2026, mengenai potensi dampak tindakan individu terhadap kepercayaan otoritas negara mitra.
Menurut Kemlu, perilaku sebagian kecil warga yang menyalahgunakan izin tinggal tidak merepresentasikan mayoritas warga Indonesia yang taat aturan.
Instansi itu juga mengingatkan kepatuhan pada aturan keimigrasian sebagai faktor penting untuk menjaga akses perjalanan dan kemudahan visa bagi masyarakat Indonesia.
Peristiwa bermula ketika rombongan wisata tiba di Seoul pada 28 Juni 2026 dan menjalani agenda bersama seperti biasa.
Satu peserta kemudian berpisah di kawasan Myeongdong dengan alasan ingin melihat sepatu, namun tidak kembali ke rombongan.
Pihak penyelenggara berupaya menghubungi yang bersangkutan lewat telepon dan pesan singkat, tetapi tidak mendapat respons hingga hari berikutnya.
Tim lokal kemudian melakukan pencarian dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberadaan peserta tersebut.
Pada hari keempat, penyelenggara melaporkan kejadian itu ke kepolisian Korea Selatan untuk meminta bantuan pencarian lebih lanjut.
Namun laporan tersebut tidak diterima karena petugas menilai peserta sengaja memisahkan diri sehingga tidak memenuhi kriteria orang hilang, menurut Wiky, Marketing Manager Berani Backpacker.
Wiky juga menyebutkan bahwa otoritas Korea Selatan menyatakan status izin tinggal peserta tersebut telah memasuki overstay.
Status overstay itu menjadi dasar bagi penyelenggara perjalanan untuk menempuh jalur hukum terhadap permasalahan yang terjadi.
Sebagai penanggung perjalanan, agen wisata menghadapi risiko sanksi administratif berupa denda serta dampak reputasi akibat insiden ini.
Pihak penyelenggara dilaporkan telah menemui keluarga peserta dan memutuskan menindaklanjuti kasus melalui proses pidana maupun perdata.
Kasus ini mendapat atensi publik setelah menyebar di media sosial dan memicu beragam respons dari warganet.
Penyelenggara berharap kejadian serupa tidak terulang karena dapat merugikan banyak pihak dan merusak kepercayaan dalam kerja sama lintas negara.







