Diah Fitri Maryani, wakil dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Barat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.
Ia menekankan pentingnya jaminan akses pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas bagi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi wacana pengembalian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri.
Menurut Diah, penerapan kembali iuran tersebut akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Dia memperingatkan bahwa kebijakan SPP berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan membatasi kesempatan belajar anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat secara tegas menolak rencana pemungutan kembali SPP, ujar Diah pada Jumat (17/7).
Diah juga mengingatkan fungsi fundamental sekolah negeri sebagai alat negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Daripada mengenakan biaya tambahan kepada orang tua, ia mendorong optimalisasi dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah.
Sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Diah mengusulkan beberapa prioritas kebijakan.
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara merata.
Pemerataan sebaran tenaga pendidik berkualitas hingga ke pelosok.
Penguatan program bantuan sosial pendidikan khusus bagi siswa miskin.
Ia meminta agar setiap kebijakan di sektor pendidikan selalu berpegang pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan prinsip keadilan sosial.
Menurut Diah, kualitas pendidikan tak hanya diukur dari fasilitas fisik, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi perkembangan anak-anak.







