Pemerintah Malaysia mengeluarkan kecaman keras terhadap pengumuman rezim Zionis Israel tentang rencana perluasan permukiman di Tepi Barat.
Pemerintah menilai langkah itu merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan berupaya memperkuat pendudukan ilegal di wilayah Palestina.
Pengumuman Israel itu terkait dengan penandatanganan perjanjian kerangka senilai 8,5 miliar shekel, setara dengan sekitar USD2,3 miliar, menurut laporan media Israel yang dikutip Anadolu Agency.
Perjanjian tersebut mencakup pembangunan 12.000 unit rumah baru serta sejumlah proyek infrastruktur berskala besar di wilayah yang diduduki.
Upacara penandatanganan dilaporkan dihadiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Direktur Jenderal Otoritas Pertanahan Yehuda Eliyahu, Yossi Dagan, dan Kepala Dewan Regional Shomron.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Sabtu, 18 Juli 2026, pemerintah menyebut ekspansi permukiman itu sebagai pelanggaran nyata terhadap norma internasional serta suatu upaya yang sengaja untuk meniadakan hak-hak rakyat Palestina.
Pernyataan resmi menegaskan bahwa tindakan tersebut melemahkan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari warga Palestina dan mengabaikan kewajiban Israel menurut hukum internasional.
Malaysia juga merujuk pada relevansi resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Konvensi Jenewa Keempat dalam menilai keabsahan tindakan itu.
Pemerintah menyerukan komunitas internasional dan PBB untuk secara tegas menolak dan menentang rencana perluasan permukiman tersebut.
Kementerian menekankan bahwa perampasan tanah dan ekspansi permukiman yang berkelanjutan akan memperpanjang ketidakadilan, menambah ketidakstabilan, dan memperburuk eskalasi konflik di kawasan.
Malaysia mengingatkan bahwa rakyat Palestina telah mengalami puluhan tahun pendudukan, perampasan tanah, dan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar mereka.
Pernyataan itu menekankan bahwa ekspansi permukiman jelas menyangkal hak menentukan nasib sendiri serta upaya pendirian Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah mereka, termasuk Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Pemerintah Malaysia menegaskan solidaritasnya kepada rakyat Palestina dan kembali menegaskan dukungan jangka panjang untuk pembentukan Negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Berdasarkan catatan organisasi pemantau Peace Now, sekitar 500.000 warga Israel tinggal di permukiman yang dianggap ilegal di seluruh Tepi Barat, sementara sekitar 250.000 tinggal di permukiman Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.
Sumber lain melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana pembangunan 13 permukiman baru di bagian tengah Tepi Barat.
Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa langkah tersebut akan lebih memecah wilayah dan mengisolasi Yerusalem Timur dari komunitas-komunitas Palestina di sekitarnya.







