Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya pengawasan yang adaptif dan bersifat kolaboratif untuk menangani berbagai persoalan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas batas.
Pernyataan itu disampaikan saat Puan menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan yang dikutip Kamis (9/7/2026), ia mengingatkan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor publik menuntut pola pengawasan baru.
Ancaman siber dan kompleksitas kejahatan keuangan antarnegara menjadi bagian dari tantangan yang wajib diantisipasi oleh institusi negara, menurut Puan.
Puan menilai hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang sebagai mitra strategis yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan.
Menurutnya, kedua negara perlu memperdalam kerja sama dalam penguatan institusi publik, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan melalui jejaring antara BPK RI dan ANAO.
Ia juga menunjuk pengalaman Australia dalam audit kinerja yang menerapkan prinsip value for money sebagai contoh praktik yang bernilai bagi Indonesia.
Pengalaman tersebut, kata Puan, dapat menjadi rujukan dalam upaya memperkuat integritas lembaga publik di Indonesia.
Sebagai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan, Puan menekankan pentingnya keterpaduan antara parlemen dan lembaga audit untuk memperbaiki kualitas tata kelola, tanpa mengorbankan independensi masing-masing institusi.
Penguatan tata kelola publik disebutnya merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR RI.
Peningkatan kualitas belanja negara, penguatan integritas sektor publik, dan pembangunan institusi yang dapat dipercaya menjadi fokus agar tata kelola selaras dengan standar internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD.
Puan berharap hubungan kerja antara BPK RI dan ANAO dapat diformalkan dalam bentuk kerja sama konkret yang memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendorong tata kelola yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia mengakhiri pertemuan dengan harapan kunjungan Dr. Caralee dan seluruh delegasi dari Australia memberi manfaat nyata bagi Indonesia dan Australia.







