Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu menegaskan bahwa lahan yang dikaitkan dengan PT J Surya Sakti di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh instansinya.
Kepala BPN Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Fadillah Handoyo, SH, menyatakan pihaknya belum pernah menerbitkan HGU atas nama PT J Surya Sakti.
Khalid juga menyampaikan bahwa hingga saat ini perusahaan tersebut belum mengajukan permohonan HGU kepada BPN Labuhanbatu.
Menurut Khalid, PT J Surya Sakti justru tercatat memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
Dia mengingatkan bahwa perubahan status atau luas lahan usaha perkebunan diatur dalam Undang-Undang Perkebunan beserta aturan turunannya.
Salah satu ketentuan yang dikutip Khalid adalah Pasal 32, yang mewajibkan perusahaan pemegang IUP-B atau IUP-P memperoleh persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota jika hendak mengubah luas lahan, baik melalui perluasan maupun pengurangan.
Di lapangan, meskipun belum ada HGU, area yang dikaitkan dengan PT J Surya Sakti dilaporkan mengalami transaksi jual beli secara bertahap kepada masyarakat setempat.
Sejumlah bagian lahan kini dikelola oleh kelompok warga, sehingga memunculkan berbagai tanda tanya terkait status kepemilikan dan legalitas lahan tersebut.
Peristiwa penggarapan lahan tersebut telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dan saat ini masuk proses penanganan dengan Nomor: LP/B/843/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA.
Kasus itu juga tercatat pada Sprint Lidik Nomor: SP.Lidik/909/VI/Res.1.2./2026/Reskrim, tanggal 10 Juni 2026.
Kanit Tindak Pidana Khusus Polres Labuhanbatu, Ipda Seniman, SH, M.PSi, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kepala Desa Sukarame Baru serta memeriksa terlapor.
Seniman menambahkan bahwa penyidik telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama pelapor, saksi-saksi, dan perangkat desa untuk mengumpulkan bukti.
Untuk memperkuat berkas penyidikan, pihak kepolisian berencana memanggil saksi ahli dari BPN serta ahli pidana guna melengkapi langkah hukum yang sedang berjalan.







