Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021.
Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat hilirisasi hasil hutan dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor kehutanan.
Revisi akan menitikberatkan pengaturan terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
Langkah penyesuaian regulasi juga dibuat untuk merespons dinamika industri dan perdagangan global sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Erwan Sudaryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), menegaskan bahwa pembaruan aturan merupakan bagian dari transformasi sektor kehutanan.
Menurutnya, arah transformasi tidak hanya menjual bahan baku, tetapi mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Erwan menyatakan bahwa keberlanjutan pasokan bahan baku menjadi prasyarat utama bagi pengembangan industri kehutanan nasional.
Selain aspek keberlanjutan, rancangan regulasi baru akan difokuskan pada penyederhanaan sistem pembinaan industri dan peningkatan efektivitas pelaporan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan atas kegiatan pengolahan hasil hutan.
Ade Mukadi, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, menyebut pemerintah ingin membangun tata kelola industri kehutanan yang lebih efisien dan legal.
Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global melalui penguatan aturan dan mekanisme pengelolaan.
Pelaku industri menilai keberhasilan hilirisasi bergantung pada sejumlah faktor teknis dan kebijakan.
Di antara faktor yang disebutkan adalah kepastian pasokan bahan baku, penyederhanaan perizinan, modernisasi fasilitas industri, serta perluasan akses pasar.
Tjipta Purwita, Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), meminta dukungan kebijakan bagi dunia usaha.
Ia memaparkan kebutuhan konkret meliputi insentif fiskal, kemudahan impor mesin, penguatan pasar domestik, diversifikasi pasar ekspor, serta pembangunan hutan tanaman industri.
Diskusi mengenai penyempurnaan aturan ini disampaikan dalam Serial Webinar Nasional Transformasi Pemanfaatan Hutan yang digelar di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.







