Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus memastikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya video evakuasi seorang pasien di pesisir selatan Pulau Taliabu, Maluku Utara, yang harus diangkut menggunakan perahu dan melewati ombak besar untuk mendapatkan layanan rumah sakit.
Irine menyatakan bahwa peristiwa di Pulau Taliabu mencerminkan masih adanya kesenjangan konektivitas di wilayah Indonesia Timur.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar soal keterisolasian geografis, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang belum cukup mengutamakan akses layanan publik.
Ia menegaskan perlunya integrasi kebutuhan layanan publik sebagai prioritas dalam desain pembangunan agar warga tidak kehilangan hak dasar mereka.
Irine juga mengkritik penghentian sementara layanan pelayaran perintis yang disubsidi Kementerian Perhubungan untuk rute-rute di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat keterbatasan anggaran.
Dia menyebut kapal perintis sebagai layanan mendasar bagi masyarakat daerah terpencil dan memperingatkan bahwa penghentian layanan sama dengan mengisolasi komunitas yang bergantung pada transportasi tersebut.
Meskipun Kementerian Perhubungan kemudian memastikan layanan angkutan perintis di seluruh Indonesia tetap beroperasi hingga akhir 2026 dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mengoperasikan kembali layanan di NTT, Irine meminta perhatian lebih besar terhadap wilayah dengan akses paling sulit.
Ia mengkritik keberadaan program-program besar di pusat yang bersifat seremonial namun berdampak minimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan keadilan infrastruktur masih sulit dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T.
Irine menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur seharusnya diukur dari kemampuan masyarakat mengakses rumah sakit, sekolah, dan layanan publik, bukan semata jumlah proyek atau panjang jalan yang dibangun.
Di wilayah kepulauan, menurutnya, kebutuhan primer meliputi pembangunan dermaga pelayanan masyarakat dan jalur transportasi antarpulau yang aman.
Ia mengingatkan bahwa ketika akses darat tidak tersedia dan akses laut dihentikan, hal itu menegaskan kurangnya keberpihakan negara terhadap warga kepulauan.
Irine juga menyerukan adanya penyediaan ambulans laut dan peningkatan konektivitas sebagai bagian dari desain pembangunan nasional agar investasi infrastruktur memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi V DPR RI akan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah melalui rapat bersama untuk mencari solusi yang menjamin layanan publik bagi masyarakat di daerah terpencil.
Irine menutup pernyataannya dengan komitmen untuk mendorong kebijakan yang memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan.







