MEDAN, Jenggala – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, menetapkan enam basis utama arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumut tahun 2027.
Fokus tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkualitas sekaligus menekan ketimpangan antarwilayah.
Enam basis pembangunan yang ditekankan meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan produktivitas daerah, penguatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Dalam pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4), Bobby menegaskan bahwa percepatan pembangunan di kawasan Kepulauan Nias menjadi prioritas strategis pemerintah provinsi.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” tegas Bobby.
Untuk mengakselerasi pengembangan kawasan tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata. Skema ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Bobby menekankan pentingnya penguatan jalur logistik sebagai tulang punggung distribusi dan stabilisasi harga. Pemerintah akan membangun fasilitas pergudangan terpadu, termasuk cold storage, guna memastikan ketersediaan dan efisiensi distribusi barang.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby menyebutkan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dirintis sejak 2025. Pemerintah menargetkan dampak pembangunan tersebut berlanjut secara konsisten hingga 2029.
Di sektor sosial, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026. Program ini awalnya difokuskan di Kepulauan Nias, namun diperluas ke wilayah terdampak bencana.
“Seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kepulauan Nias tidak ada lagi iuran apapun, termasuk pungutan komite. Ini kami larang. Karena ada bencana di akhir 2025, program ini kami perluas ke daerah terdampak,” kata Bobby.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Sumut memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis dengan prioritas penempatan di wilayah Nias. Saat ini, sebanyak 18 dokter tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pemerataan agar manfaat pembangunan dirasakan secara menyeluruh.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut. Angkanya 76,47, lebih tinggi dari nasional 75,90. Artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus, namun pemerataan tetap harus ditingkatkan,” ujar Tito. (Jenggala)
Jenggala







