Manajemen Hotel Belum Berikan Penjelasan
PARAPAT, Jenggala – Sebuah Hotel milik pemerintah dibawah naungan PT. Hotel Indonesia Properti yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Khas Parapat Hotel, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun menjadi sorotan setelah mantan karyawan mengungkapkan ke publik atas dugaan praktik eksploitasi buruh yang selama ini terjadi.
DS (45) warga Ajibata, Kabupaten Toba, mantan karyawan yang telah bekerja 6 tahun di Khas Parapat Hotel membeberkan, selama dirinya bekerja tidak pernah diberikan upah lembur meski sering melebihi jam kerja yang telah di tetapkan didalam kontrak.
“Di kontrak kerja itu, sistemnya terus menerus dan tidak borongan serta ada jam kerja, tapi kami sering kali melebihi jam kerja yang ditentukan namun tidak pernah diberikan upah lembur,” ujar DS di dampingi oleh kuasa hukum dari Kantor Hukum RICO & PARTNERS LAW OFFICE pada Sabtu (16/5) di Parapat, Kabupaten Simalungun.
Hotel milik BUMN yang berada di Kota Wisata Parapat ini sebelumnya memberikan surat Tidak Perpanjangan Kontrak dengan nomor: 68/KHP/HC/IV/026, Tertanggal 22 April 2026 kepada DS yang pada intinya mengatakan bahwa adanya Nota Email dari Injourney perihal efesiensi biaya pegawai akibat penurunan revenue beberapa bulan terakhir sehingga kontraknya tidak dapat dilanjutkan.
“Kita tahunya kerja aja, katanya ada surat dari Injourney untuk efesiensi biaya sehingga saya tidak dilanjutkan kontraknya,” ujar DS.
Kuasa Hukum DS dari Kantor Hukum RICO & PARTNERS LAW OFFICE sangat menyayangkan tindakan tersebut karena sangat diskriminatif mengingat alasan pemberhentian 1 orang tersebut dikarenakan adanya efisiensi biaya pegawai.
“Jujur kita sangat prihatin mendengar hal itu, karena sangat jelas itu sangat diskriminatif karena dari sekian banyak karyawan, mengapa hanya 1 (satu) orang saja yang tidak diperpanjang kontraknya,” kata Roberto Sagala SH MH.
Lanjutnya, selain tindakan yang diskriminatif tersebut, Khas Parapat Hotel juga tidak pernah memberikan upah lembur karyawan.
“Kita juga dapat informasi bahwa selama ini Khas Parapat Hotel tidak pernah memberikan upah lembur karyawan padahal undang-undang sudah jelas mengatur tentang upah lembur sebagai hak karyawan sebagaimana diatur didalam UU No.6 tahun 2023, PP 35 Tahun 2021 dan Kepmenakertrans No: KEP.102/MEN/VI/2004,” ujar Roberto.
Kuasa Hukum DS mengatakan bahwa telah terjadi dugaan tindakan diskriminasi dan eksploitasi terhadap pekerja tersebut dan menyalahi peraturan perundang-undangan.
“Sangat jelas tindakan Manajemen Khas Parapat Hotel tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan bisa di pidana. Dalam waktu dekat kita akan menyurati dan meminta Disnaker, Injourney dan PT. Hotel Indonesia Properti agar segera turun tangan dan memeriksa serta mengevaluasi Managemen Khas Parapat Hotel,” kata Roberto lagi.
Rico Nainggolan SH yang juga merupakan Kuasa Hukum DS menyayangkan tindakan diskriminasi dan dugaan eksploitasi buruh tersebut
“Sangat kita sayangkan tindakan-tindakan diskriminasi dan adanya dugaan eksploitasi buruh di Khas Parapat Hotel, padahal ini perusahaan milik BUMN masa ia pemerintah sendiri malah menindas rakatnya? Kan gk beres lagi ini Managemen,” kata Rico Nainggolan.
Upaya konfirmasi dilakukan oleh awak media Jenggala kepada pihak manajemen Khas Parapat Hotel lewat pesan WhatsApp atas informasi ini.
Namun hingga berita ini ditayangkan, baik pihak manajemen dan tim legal dari Khas Parapat Hotel belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan. (wol/azr/d2)
Jenggala







