Sidang perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 digelar pada Senin (29/6) di Pengadilan Negeri Medan.
Salah satu terdakwa adalah pensiunan jenderal Polri Bambang Ghiri Arianto yang tercatat sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.
Selain itu, jaksa juga menjerat Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, dalam berkas perkara terpisah.
Mereka diduga bekerja sama dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, yang juga berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idham Khalid.
Jaksa Penuntut Umum Wido Bhernad menyatakan proyek tersebut masuk dalam Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai anggaran sebesar Rp14,415 miliar.
Awalnya proses pemilihan penyedia dilakukan melalui mini kompetisi, namun mekanisme itu dibatalkan setelah terdapat dua akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi pada sistem pengadaan elektronik.
Setelah pembatalan, Idham Khalid memilih PT Gunung Emas Ekaputra melalui e-purchasing dan setelah negosiasi harga disepakati Rp153,5 juta per unit sehingga nilai kontrak mencapai Rp14,275 miliar untuk 93 unit.
Dalam berkas dakwaan disebutkan PT Gunung Emas Ekaputra membeli smartboard merek ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa dengan harga Rp110 juta per unit sebelum pajak.
PT Bismacindo Perkasa sendiri dilaporkan memperoleh barang dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk PPN.
Jaksa menyebut kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan afiliasi, dan bahwa Budi Pranoto menempatkan Bambang Ghiri Arianto sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.
Sebanyak 93 unit smartboard kemudian didistribusikan ke 10 SMP negeri di Kota Tebing Tinggi, dan pembayaran proyek senilai Rp14,275 miliar dicairkan pada 14 Januari 2025 ke rekening PT Gunung Emas Ekaputra.
Setelah pencairan, jaksa mendalilkan terjadi penyerahan uang secara bertahap kepada Idham Khalid melalui perantara Bahrun Walidin dengan total mencapai Rp3,2 miliar.
Pemberian uang tersebut disebut berlangsung di beberapa lokasi berbeda di Kota Medan hingga rest area Jalan Tol Medan–Tebing Tinggi.
Jaksa juga menilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun tanpa survei harga sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga terjadi mark-up harga pada pengadaan smartboard.
Berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara, proyek ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8.218.770.270.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.







