Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikembalikan ke tujuan utamanya: penurunan angka stunting dan penanganan malnutrisi.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Edy menjelaskan bahwa sejak peluncuran, pelaksanaan MBG menyisakan banyak catatan teknis yang mengganggu efektivitas program.
Ia menyebutkan masalah utama seperti ketiadaan aturan pelaksana yang jelas dan sejumlah perubahan kebijakan yang menyulitkan pengawasan di lapangan.
Menurut Edy, desain program sempat berjalan lewat serangkaian uji coba (trial and error), sehingga Komisi IX mendorong terbitnya Perpres Nomor 115 yang akhirnya keluar pada November lalu.
Lebih lanjut, wakil Fraksi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada penajaman sasaran penerima manfaat.
Ia menekankan intervensi gizi harus fokus kepada kelompok berisiko tinggi yang mengalami malnutrisi dan stunting karena jendela penanganan stunting bersifat sempit.
Edy mengingatkan bahwa ketepatan sasaran adalah kunci dalam upaya menyiapkan Generasi Emas 2045.
Selain penajaman target, ia menyerukan penguatan kolaborasi lintas sektoral dalam pelaksanaan MBG.
Dalam hal ini, keterlibatan otoritas pengawas obat dan makanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), serta instansi terkait dinilai sangat penting.
Tujuannya agar program tidak sekadar menjadi pembagian pangan instan, melainkan gerakan terpadu yang menurunkan stunting, memberdayakan petani lokal dan UMKM, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai langkah penguatan tata kelola, Edy menyatakan dukungan terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG untuk melakukan evaluasi yang lebih fokus, transparan, dan komprehensif.
Ia menutup dengan harapan agar MBG benar-benar memberikan hasil nyata dalam penurunan malnutrisi, penuntasan stunting, dan terwujudnya Generasi Emas 2045.







