Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Proyek Strategis Nasional Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Mela (Blok Masela) tidak dibiayai oleh APBD dan harus dikelola secara profesional.
Ia meminta agar pengelolaan proyek bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tata kelola bersih dan transparan.
Bahlil mengingatkan gubernur dan bupati agar tidak memperlakukan proyek ini seperti proyek daerah dan menolak penempatan orang karena kedekatan politik atau tim sukses.
Pernyataan itu disampaikan saat peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Mela (Blok Masela) pada Kamis, 16 Juli 2026.
Ia juga meminta birokrasi meninggalkan kebiasaan lama yang tidak profesional dan menegaskan sikapnya dengan menyebut dirinya putra asli Maluku.
Bahlil menyampaikan bahwa karena asalnya dari Maluku ia berani berbicara tegas saat kembali ke kampung halaman.
Menyoal keamanan, Menteri ESDM memohon kepada aparat TNI/Polri, termasuk Pak Kapolda dan Pak Pangdam, untuk menjaga kondusivitas dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat setempat.
Menurutnya, komunikasi yang intens dengan warga diperlukan agar keamanan menjadi tanggung jawab bersama dan pembangunan benar-benar menyejahterakan rakyat.
Secara fiskal, Bahlil memproyeksikan penerimaan negara dari Blok Masela sekitar US$37,8 miliar atau setara Rp675,1 triliun.
Ia menambahkan kontribusi pajak tidak langsung diperkirakan sekitar US$6,43miliar (Rp114, 8 triliun) sepanjang masa konstruksi dan operasi.
Dalam aspek ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800-1.000 tenaga kerja pada saat operasi.







