Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dr Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr Icha) dari Nusa Tenggara Timur.
Edy, legislator Dapil Jawa Tengah III, menegaskan peristiwa ini harus menjadi peringatan tentang pentingnya perlindungan menyeluruh bagi tenaga kesehatan.
Menurutnya, kehilangan dr Icha merupakan kehilangan bagi dunia kesehatan dan sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan tenaga kesehatan meliputi aspek fisik dan kondisi psikologis saat bertugas.
Ia menekankan bahwa dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bekerja berdasar ilmu pengetahuan, standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta kode etik.
Karena itu, kata Edy, tenaga kesehatan perlu diberi ruang untuk mengambil keputusan medis secara profesional tanpa mengalami tekanan, intimidasi, atau intervensi yang mengganggu independensi pelayanan.
Edy menyoroti adanya dugaan intimidasi dari kerabat pasien terkait peristiwa yang menimpa dr Icha.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua permintaan pasien atau keluarga dapat dipenuhi bila secara medis belum ada indikasi, layanan tidak tersedia, atau tidak sejalan dengan standar pelayanan.
Komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien dianggapnya krusial untuk mencegah kesalahpahaman.
Apabila terjadi perbedaan pandangan dalam pelayanan, penyelesaiannya sebaiknya ditempuh melalui dialog, mekanisme etik, dan prosedur hukum yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273 Ayat (1) memberikan jaminan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan keamanan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam praktik profesinya.
Lebih lanjut, UU Kesehatan telah mengatur pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 306 juncto Pasal 308 UU Kesehatan.
MDP berwenang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi serta memberikan putusan disiplin dan rekomendasi apabila terdapat indikasi pelanggaran pidana atau perdata.
Edy menegaskan setiap persoalan pelayanan kesehatan sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etik, bukan tindakan yang berpotensi memberi tekanan kepada tenaga kesehatan.
Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang melakukan investigasi bersama pemangku kepentingan untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut Edy, perlindungan kepada tenaga kesehatan tidak cukup berupa jaminan hukum semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, serta dukungan institusi saat terjadi konflik pelayanan.
Ia berharap penyelidikan kepolisian dan investigasi Kementerian Kesehatan dapat memberikan kejelasan kepada publik serta menjadi dasar memperkuat sistem perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia.
Edy menegaskan pihaknya menghormati proses penyelidikan yang sedang berjalan dan tidak akan berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya almarhumah.
Namun demikian, ia menilai peristiwa tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.







