Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat pelaksanaan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Rini Handayani, pada Senin 29 Juni 2026.
Rini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan layanan yang menghormati martabat serta hak-hak dasarnya.
Menurutnya, penerapan standar LPKRA lebih dari sekadar alat penilaian administratif; ini merupakan wujud komitmen kolektif untuk memastikan layanan yang berkualitas bagi ABH.
Rini menambahkan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan didampingi agar mereka memiliki peluang pulih dan berkembang secara optimal.
Penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan, kata Rini, harus mencakup aspek kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, serta sarana prasarana.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui implementasi standar LPKRA, Kementerian berharap layanan bagi anak menjadi lebih aman, inklusif, dan berkualitas serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Leni Jakaria, menyambut positif langkah ini dan menilai bahwa standar LPKRA memperkuat perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Leni menegaskan bahwa layanan harus berpihak pada pemenuhan hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik setiap anak tanpa diskriminasi, serta menciptakan ruang yang aman dan bermartabat bagi mereka.
Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Masjuno, menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan anak di lingkungan pemasyarakatan.
Masjuno menyebutkan bahwa upaya tersebut bertujuan memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak sehingga sistem pemasyarakatan menjadi lebih ramah anak.
Ia menekankan kembali bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan fondasi penting dalam memastikan pembinaan dan perlindungan yang sesuai hak-hak anak.







