MEDAN, Jenggala – Upaya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sejumlah daerah dinilai menghadapi tantangan besar akibat belum optimalnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum (APH).
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas penataan sektor pertambangan sekaligus mengurangi potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Sejak menerima arahan langsung dari gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Surya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut melakukan serangkaian peninjauan dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.
Namun, di lapangan masih ditemukan indikasi adanya dugaan keterlibatan oknum aparatur maupun aparat penegak hukum yang diduga membekingi aktivitas pertambangan ilegal.
Situasi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan persoalan lingkungan, hukum, dan kebocoran penerimaan daerah.
Kepala Disperindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, sejak dilantik pada 9 Maret 2026 terus menggerakkan seluruh perangkat organisasi, termasuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD), guna menjalankan pengawasan dan penertiban sesuai arahan gubernur.
Direktur Utama Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi, Kristian Simarmata, menilai instruksi Bobby Nasution merupakan langkah politik dan administratif yang penting dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Sumut.
Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen gubernur dan dinas teknis, melainkan juga memerlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.
“Komitmen gubernur merupakan fondasi yang baik. Tetapi efektivitasnya akan sangat terbatas jika tidak didukung penuh oleh pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum di lapangan,” ujar Kristian, Seni (1/6).
Ia menilai keberhasilan operasi penertiban sangat ditentukan oleh keseriusan aparat dalam menindak pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut.
Menurutnya, tanpa operasi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan penertiban berpotensi hanya menjadi langkah simbolis.
“Jika di lapangan masih ada oknum yang melindungi atau bahkan menikmati keuntungan dari aktivitas tambang ilegal, maka penertiban akan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan,” katanya.
Kristian juga menyoroti maraknya pertambangan ilegal yang dinilai tidak terlepas dari praktik ekonomi rente yang melibatkan pemodal, pelaku lapangan, hingga oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Menurutnya, kondisi itu diperparah oleh lemahnya pengawasan, proses perizinan yang dinilai rumit, serta penegakan hukum yang belum menyentuh aktor utama di balik operasi pertambangan ilegal.
Akibatnya, daerah tidak hanya kehilangan potensi penerimaan dari sektor pertambangan, tetapi juga menghadapi dampak kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
Langkah tersebut dinilai perlu disertai audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, reformasi sistem perizinan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis citra satelit dan drone.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penertiban tidak hanya dilihat dari jumlah lokasi tambang yang ditutup, tetapi juga dari keberhasilan mengungkap pemodal, oknum pelindung, serta peningkatan PAD dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Jika yang ditindak hanya operator alat berat atau pekerja lapangan, sementara pemodal dan pihak yang membekingi tetap bebas, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Penertiban harus menyasar aktor intelektual dan oknum yang menjadi pelindung aktivitas ilegal,” tegasnya.
Menurut Kristian, ketegasan terhadap seluruh pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan penataan sektor pertambangan di Sumut. Tanpa penegakan hukum yang menyentuh seluruh mata rantai praktik tambang ilegal, upaya penertiban dikhawatirkan tidak akan mampu menghasilkan perubahan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. (Jenggala)
Jenggala







