Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap penyidikan terkait dugaan korupsi pasokan batu bara yang disebut-sebut memicu pemadaman listrik di Sumatra.
Kasus itu diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun selama kurun enam tahun pelaksanaannya.
Abdullah, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKB, meminta agar Polri mengusut tuntas semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Ia menilai proses penyidikan penting untuk memperbaiki tata kelola di sektor energi nasional.
“Investigasi dugaan korupsi batu bara harus menjadi awal reformasi penanganan korupsi sektor strategis. Polri harus mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) sudah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Penyidik menemukan indikasi penyimpangan hukum yang melibatkan dua perusahaan pemasok batu bara.
Modus dugaan termasuk pemanipulasian dokumen dan jumlah batu bara yang dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap.
Akibatnya, pembayaran kontrak diduga tidak mencerminkan kondisi pasokan yang sebenarnya.
Abdullah mengapresiasi langkah Polri, namun menekankan perlunya penindakan yang terukur dan menyeluruh.
Ia meminta agar penyelidikan tidak hanya menyasar perusahaan swasta, tetapi juga pihak regulator yang berpotensi terlibat.
Legislator tersebut mengatakan bahwa korupsi di sektor energi kini memiliki pola yang semakin kompleks dan terorganisir.
Oleh karena itu, penyidikan harus mampu membongkar jaringan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung bertahun-tahun.
Abdullah mendorong penerapan pendekatan “follow the money” dan “follow the assets” untuk mengungkap aktor intelektual serta penerima manfaat utama dari kejahatan ini.
Menurutnya, pendekatan itu penting untuk memberi efek jera dan memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara.
Ia juga meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan, PPATK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kolaborasi tersebut diharapkan berjalan melalui mekanisme Joint Financial Crime Investigation pada perkara korupsi sektor energi.
Selain itu, Abdullah meminta pemerintah menyusun profil risiko korupsi sektor energi sebagai langkah pencegahan berdasarkan analisis risiko.







