Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan pengawasan terhadap hunian vertikal dengan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperketat kontrol di apartemen-apartemen dalam wilayahnya.
Wali Kota Tri Adhianto menyatakan pihaknya telah menginstruksikan pelaksanaan razia dan pendataan penghuni sebagai bagian dari upaya tersebut.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan fungsi apartemen, termasuk praktik perzinahan, penyalahgunaan narkoba, serta aktivitas yang terkait Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).
Pemerintah daerah juga mengintensifkan program edukasi publik guna menekan penyebaran paham LGBT, dengan fokus khusus pada generasi muda dan lingkungan sekolah.
Dalam pelaksanaan pendidikan itu, Pemkot Bekasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memaksimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai mitra sosialisasi.
Tri Adhianto menegaskan langkah-langkah ini sebagai bagian dari upaya preventif yang harus berjalan simultan antara penegakan aturan dan pembinaan sosial, katanya Rabu, 8 Juli 2026.
Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, menyampaikan kegiatan razia akan terus digalakkan serta disertai serangkaian himbauan resmi kepada pengelola apartemen.
Menurut Nesan, komitmen Satpol PP adalah memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fungsi hunian vertikal, sehingga pengelola diminta menerapkan larangan tertentu.
Himbauan yang disampaikan mencakup pelarangan penyewaan kepada anak di bawah umur, larangan bagi pasangan selingkuh, pasangan yang terindikasi LGBT, serta larangan membawa narkoba dan senjata tajam ke dalam unit.
Satpol PP menyebut telah melakukan operasi ke sejumlah gedung dan mengumpulkan pengelola dalam pertemuan-pertemuan koordinasi yang berlangsung sekitar tiga kali untuk membahas penerapan aturan tersebut.







