Hj Daya, kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Enrekang, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai peran partai sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya dan dicatat pada Jumat (10/7/2026).
Menurut Hj Daya, posisi sebagai partai penyeimbang penting untuk memastikan adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar keputusan-keputusan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia menilai fungsi pengawasan oleh partai politik diperlukan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu kelompok tertentu.
Hj Daya sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Enrekang dan juga pernah menjadi Anggota DPRD Enrekang, sehingga pengalaman organisatoris dan legislatif menjadi dasar pandangannya.
Dukungan Hj Daya merujuk pada Surat Internal DPP PDI Perjuangan Nomor 1275/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026.
Surat tersebut memuat penjelasan Ketua Umum mengenai kedudukan PDI Perjuangan sebagai partai yang menjalankan fungsi pengawasan (checks and balances) dalam sistem presidensial Indonesia.
Baginya, instruksi DPP itu menjadi pedoman bagi seluruh kader untuk aktif melakukan kritik dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Hj Daya menegaskan bahwa keberadaan kekuatan politik yang mampu mengawasi adalah bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi di Tanah Air.
Ia mengharapkan agar pengawasan partai dilakukan secara konstruktif sehingga kebijakan publik tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan prinsip-prinsip ketatanegaraan tetap terjaga.







