Komisi III DPR RI menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi di sektor batu bara dan meminta pelaku diproses secara maksimal.
Anggota Komisi III, Nasyirul Falah Amru, menyatakan perbuatan itu telah merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Falah bahkan menyatakan pelaku layak mendapat hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, karena dampak tindak pidana tersebut menyentuh kepentingan luas masyarakat.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batu bara, bayangkan soal Krakatau Steel, ASABRI,” ujar Nasyirul Falah Amru saat Konferensi Pers Komisi III DPR RI, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa penindakan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Rekan sekomisinya, Adang Daradjatun, mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antarlembaga dalam menangani perkara ini.
Menurut Adang, sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI menjadi kunci agar penegakan hukum berlangsung efektif dan profesional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Komisi menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawasi proses penanganan kasus ini.
Keputusan pembentukan Panja diambil menyusul penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Komisi III juga telah mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Bareskrim Polri dengan Jampidsus yang baru untuk memperlancar koordinasi penanganan perkara.







